Manajemen Strategi Sektor Publik - Siagian [2004] mengemukakan manajemen strategi sebagai suatu rangkaian keputusan serta tindakan yang disusun oleh manajemen puncak dan kemudian diimplementasi oleh semua jajaran entitas atau organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi tersebut.
Manajemen strategi adalah sebuah pendekatan yang sistematis dalam membuat formulasi, mewujudkan serta mengawasi strategi yang dipilih.
Manajemen strategi tidak hanya dipakai pada sektor swasta namun juga telah diterapkan pada sektor publik.
Penerapan manajemen strategi pada ke-2 jenis entitas tersebut sebenarnya tidak berbeda jauh. Hanya saja pada institusi sektor publik tidak menekankan pada tujuan organisasi dalam mencari laba namun lebih kepada pelayanan untuk masyarakat.
 |
| manajemen strategi |
Manajemen Strategi Sektor Publik
Anthony dan Young [2003] menyatakan penekanan organisasi sektor publik lebih ditekankan kedalam 7 hal berikut :
- Tidak memiliki tujuan mencari laba atau keuntungan.
- Ada pertimbangan khusus menyangkut pembebanan pajak
- Orientasi kegiatan hanya berfokus pada pelayanan semata
- Banyak menghadapi permasalahan yang lumayan besar pada tujuan dan juga strategi
- Dalam hal keuangan. Sektor publik tidak bisa menggantunkan dan mengharapkan pada klien.
- Dominasi profesional.
- Besarnya pengaruh politik yang dihadapi.
Manajemen Strategi juga telah diterapkan di Indonesia, diantaranya berada dibidang pendidikan.
Nawawi [2003] menyatakan Departemen Pendidikan Nasional menjalankan proses manajemen strategi dengan cara mengendalikan strategi serta pelaksanaan pendidikan nasional yang diwujudkan didalam sistem pendidikan nasional baik itu pendidikan secara formal ataupun pendidikan yang non formal.
Proses manajemen strategi dijalankan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan yaitu warganegara yang kompetitif dan berkualitas.
Nutt dan Backoff [1992] pada Salusu [2006: 496 - 498] menyatakan ada beberapa alasan perlunya perubahan strategi yang juga sekaligus memberi petunjuk mengenai bagaimana manfaat
manajemen strategi untuk organisasi sektor publik ataupun organisasi nirlaba sebagai berikut :
- Organisasi sektor publik yang baru ataupun yang berkembang harus memikirkan sasaran dan tujuan yang diprioritaskan.
- Kebutuhan dalam mempertahankan stabilitas pembiayaan yang membutuhkan strategi baru dalam mencari sumber dana baru
- Keinginan dalam mengembangkan pelayanan, dengan seiring semakin tersedianya sumber daya, mendorong manajemen untuk melakukan perubahan atas kebijakan, prosedur, bahkan hingga prioritas kepada klien yang dilayani.
- Perluasan peranan karena desakan oleh publik, guna memenuhi kebutuhan mereka. Perubahan kepemimpinan umumnya diikuti dengan visi yang baru yang menuntut para pemangku memahami kebijakan yang baru.
- Tuntutan yuridis didalam planning yang memungkinkan perubahan suatu prosedur jika ada desakan dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
- Tuntutan akan integrasi antar departement, biro, bagian, seksi dan yang lainnya seringkali terjadi didalam organisasi sektor publik yang akan menuntut suatu penyesuaian misi, visi tujuan, dan berbagai prosedur lainnya.
- Koordinasi tindakan yang menuntut adanya perubahan dalam kebijaksanaan internal
- Ancaman politik yang menuntut para pemangku untuk menyesuaikan kebijakan organisasi-nya dengan ancaman tuntutan tersebut.
Mengapa organisasi sektor publik memerlukan manajemen strategis dalam melakukan aktivitasnya?
Karena instansi atau organisasi sektor publik membutuhkan rencana yang strategis untuk menggapai tujuan yang dirinci program dan aktivitas yang bisa bersinergi.
Terlebih lagi dengan struktur organisasi yang besar serta sangat kompleks, dengan menerapkan manajemen strategi, para pemangku kepentingan bisa memotivasi serta mengarahkan para pegawai yang kemudian bisa meningkatkan kinerja organisasi.
Sektor publik pun bisa merumuskan strategi ke masa depan dan melihat ancaman dan peluang yang ada serta menetapkan tujuan yang jelas pada masa mendatang
Dengan penerapan manajemen strategi, diharapkan instansi sektor publik dapat :
- Menjadi instansi yang reaktif didalam menghadapi suatu perubahan situasi.
- Mengelola sumber daya untuk hasil yang optimal.
- Mengubah orientasinya menjadi instansi yang berorientasi pada masa mendatang.
- Menjadikan instansi adaftif serta fleksibel, mengurangi alur birokrasi yang rumit dan lebih terbuka atau transparan.
- Menjadikan instansi sektor publik mampu memenuhi ekspentasi para pengguna layanan
Kendala Manajemen Strategi Sektor Publik
Kendala manajemen strategi sektor publik bisa terjadi dikarenakan karakteristik yang dimiliki organisasi sektor publik berbeda dengan karakter pada organisasi swasta.
Kendala tersebut diartikan sebagai kondisi yang tetap [struktural atau prosedural] yang kecenderungannya ada dalam beberapa periode dan manajemen harusnya beradaptasi serta mengatasi kendala tersebut.
Kendala kendala yang serint terjadi pada sektor publik diantaranya :
- Ada perbedaan yang mendasar dalam undang - undang, dimana sektor publik menggunakan konstitusi dari negara, hal ini bisa membuat sektor publik lebih kaku dan ketika menyusun suatu program aktivitas harus mengeceknya dulu dengan undang - undang apakah program tersebut tidak melanggar undang-undang atau tidak.
- Karena merupakan perpanjangan tangan pemerintahan, maka organisasi publik bersifat lebih terbuka kepada lingkungan eksternal dibandingkan dengan sektor swasta. Hal ini mengakibatkan kinerjanya menjadi sorotan jika visi maupun misi dan program yang dijalankan jauh dari harapan para pengguna layanan. Secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahkan bisa berdampak pada stabilitas keamanan.
- Prosedur pemerintahan yang sering kali rumit, kaku dan berjenjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mengatasi sebuah masalah. Sudah menjadi rahasia umum pegawai yang hadir pada sektor pemerintahan bukan karena kompetensi, kemampuan atau skil dan pengalamannya. Tapi karena menjamurnya kolusi dan nepotisme dalam perekrutan pegawai organisasi. Dan ini hampir terjadi disemua lini.
- Proses pengukuran kinerja pada instansi pemerintahan jauh lebih sulit dibanding dengan organisasi pada sektor swasta. Produk yang dihasilkan (output) maupun tujuan dalam sektor swasta sangat jelas yaitu produk ataupun jasa yang dijual dan mencari laba, sedangkan pada sektor pemerintahan mempunyai wilayah kerja yang jauh lebih luas dan rumit didalam mengukur tujuan maupun hasilnya.
- Keterbatasan akan informasi menjadi kendala dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Hal ini terjadi karena adanya pembelokan dari tujuan insentif yang berhubungan dengan penerapan manajemen strategi. Para manajer pelaksana bisa saja memberi informasi yang keliru agar kinerja mereka terkesan positif dimata atasan walaupun pada kenyataannya, kondisinya berbanding terbalik dengan apa yang dilaporkan. Istilah yang sering didengar adalah ABS atau Asal Bapak Senang.
Konteks Manajemen Strategis pada Sektor Publik
Menurut Ring dan Perry (1985), ada beberapa konteks yang ada pada manajemen strategis sektor publik. Berikut diantaranya :
- Policy Ambiguity. Pola arah strategi pada sektor publik dinilai tidak jelas arahnya karena struktur oganisasi yang sangat kompleks dan tidak efisien.
- The Openness of Goverment. Peranan media sangat besar dalam mengungkap proses pengambilan keputusan dan juga penerapannya.
- Attentive Publics. Terdapat banyak kepentingan dan agenda tertentu dari beberapa kelompok yang mempengaruhi pemerintahan.
- The Time Problem. Manajemen strategik sangat memperhatikan masa jabatan serta peraturan-peraturan yang membatasi waktu.
- Shaky Coalitions. Aliansi koalisi politik ketika perencanaan bisa berubah komposisinya ketika pelaksanaan.
Ring dan Perry juga memberikan solusi atas konteks yang bisa menjadi kendala tersendiri pada strateegi sektor publik tersebut :
- Maintaining Flexibility. Implementasi manajemen strategi pada prosesnya diharapkan mampu beradaptasi dengan mudah atas berbagai perubahan yang terjadi pada internal maupun eksternal organisasi.
- Bridging Competing Worlds. Organisasi sektor publik bersifat terbuka dan berpotensi memiliki ikatan dengan berbagai kelompok dan juga kepentingannya. Pemerintah selaku otoritas dituntut bisa berlaku adil terhadap semua pihak.
- Wielding Influence, Not Authority. Kemampuan untuk berpolitik sangat diperlukan dalam manajemen strategik. Tujuannya untuk menjalin hubungan dan memberikan kesan positif apabila berkonfrontasi dengan pihak-pihak tertentu.
- Minimizing Disconntinuity. Mengontrol koalisi politik yang ada agar tetap stabil dan tidak terpecah.
Model Manajemen Strategis Sektor Publik
Umumnya terdapat empat model strategi pada sektor publik yang dikenal [Joyce,1999] :
- Model perencanaan klasik
- Model perencanaan strategi visioner
- Model bisnis
- Model peramalan
#1. Model Perencanaan Klasik
Model ini hanya memfokuskan kepada kegiatan formalitas pemerintahan dalam menyusun rencana strategis yang kemudian akan diberikan kepada unit-unit organisasi yang ada dinaungannya.
Model perencanaan klasik ini kemungkinan akan sulit berjalan secara maksimal karena pandangan formalitas birokrat yang kaku. Terlebih unit-unit orgnisasi yang berada dibawahnya tidak memiliki komitmen dan tujuan yang sama.
#2. Model Bisnis
Model perencanaan strategi visioner lebih berfokus kepada hubungan antara organisasi dengan organisasi yang berada dibawahnya.
Dengan adanya sifat transaksional yang umumnya berbentuk bonus. Maka akan ada lebih banyak insentif bagi sebuah organisasi dalam menjalankan strateginya.
#3. Model Perencanaan Strategis Visioner
Orientasi pada model perencanaan strategis visioner ini berada pada pola pikir yang bersifat jangka panjang. Manajer akan melakukan kegiatan yang bisa mempersiapkan organisasi pada saat ini menuju masa yang akan datang yang diinginkan.
#4. Model Peramalan
Model ini berkonsentrasi pada pengambanan spesialisasi organisasi dan pengembangan relasi dengan organisasi yang lain untuk mencapai tujuan dan visi organisasi.
Peran Pemimpin dan Komitmen Pegawai
Salah satu kunci kesuksesan manajemen strategi pada sektor publik terletak pada Leadership. Dengan hak dan wewenang yang dimiliki, para pemimpin bisa mendorong dan memaksa para pemimpin pemimpin kecil dibawahnya untuk merancang dan mengimplementasikan keputusan-keputusan yang berkaitan erat dengan strategi pelayanan publik.
Peran pemimpin bukanlah peran yang mudah mengingat pemimpin pada organisasi publik dikelilingi oleh ribuah konflik kepentingan yang teruma kepentingan yang bisa merugikan.
Strategi yang akan dijalankan manajemen puncak tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Pasti akan ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Ketika keputusan dijalankan pasti akan menumui pro dan kontra. Pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju. Mau tidak mau harus berani menjalankan. Pemimpin dituntut mengambil keputusan yang memiliki manfaat maksimal dengan kerugian seminimal mungkin.
Pelaksanaan strategi yang maksimal dibutuhkan pegawai yang memiliki komitmen, skil, pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni untuk mengeksekusi strategi yang telah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi yang baik antara pegawai dan manajemen atas harus selaras dan harmonis untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengeksekusi strategi manajemen.
Referensi :
Ibrahim, Amin. 2008. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Bandung: Refika Aditama
